Kenali pendidikan, kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Menyiapkan sarjana hukum unggul dengan kemahiran litigasi, peradilan semu modern, dan berlandaskan moral keislaman.
Kurikulum 144 SKS terintegrasi nilai Al-Islam & Kemuhammadiyahan.
Temukan informasi resmi akademik, kurikulum, dosen, dan pendaftaran mahasiswa baru.
Prodi Ilmu Hukum
Sarjana Hukum (S.H.)
Rasio Dosen:Mhs 1 : 23
18 Program Studi
Visi, misi, sejarah, dan akreditasi BAN-PT
Profil dosen berkualifikasi S2 dan S3
Struktur 144 SKS, kalender, dan panduan skripsi
Informasi kegiatan, seminar, dan edaran prodi
Formulir judul skripsi, pedoman, dan surat
Jalur masuk, syarat beasiswa, dan biaya kuliah
Jl. Betoambari No. 36, Baubau, Sulawesi Tenggara
Terakreditasi Peringkat B (Baik Sekali)
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton hadir sebagai kawah candradimuka calon penegak hukum yang tangguh, cerdas, dan menjunjung tinggi moralitas di wilayah Kepulauan Buton dan Indonesia Timur.
Kurikulum dirancang integratif menggabungkan penguasaan doktrin hukum positif nasional (Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara), kemahiran litigasi persidangan semu (*moot court*), serta pemahaman hukum kearifan lokal maritim dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
“Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang Unggul, Berintegritas, Profesional, dan Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman di Kawasan Timur Indonesia pada Tahun 2030.”
Pilar utama dalam mencetak sarjana hukum yang berintegritas dan siap menjawab tantangan penegakan hukum di era modern.
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu hukum yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan hukum nasional serta internasional.
Mengembangkan riset dan penelitian hukum inovatif yang bermanfaat bagi pemecahan persoalan keadilan di masyarakat lokal, regional, dan nasional.
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui bantuan hukum cuma-cuma (pro bono), penyuluhan hukum, dan advokasi kebijakan publik.
Menginternalisasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam membentuk sarjana hukum yang berakhlak mulia dan berintegritas moral.
Membangun jejaring kemitraan strategis dengan institusi penegak hukum, pemerintah daerah, advokat, dan lembaga peradilan.
Mengkaji substansi tindak pidana, hukum pidana khusus, kriminologi, viktimologi, serta penegakan hukum pidana materiil dan formil di era digital.
Membedah hubungan hukum antarperorangan dan badan hukum, hukum perikatan, hukum agraria/pertanahan, hukum bisnis modern, kepailitan, dan perlindungan konsumen.
Mendalami struktur kelembagaan negara, konstitusi, pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum, serta otonomi daerah kepulauan.
Mempelajari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembuatan kebijakan publik, hukum perizinan, dan peradilan tata usaha negara.
Fokus pada keterampilan praktis litigasi, peradilan semu (moot court), teknik pembuatan surat dakwaan, gugatan, pledoi, serta alternatif penyelesaian sengketa (mediasi/arbitrase).
Menggali kearifan hukum adat lokal Buton (Sara Patanguna), antropologi hukum, hukum lingkungan pesisir, serta integrasi nilai Al-Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
Kerja SamaKerja sama strategis ini mencakup program magang peradilan terstruktur, pertukaran narasumber praktisi, serta riset bersama pembaruan hukum acara.
AkademikKuliah tamu daring dan luring menghadirkan mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi untuk mengulas tren permohonan judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
PengabdianMelalui program klinik hukum masyarakat, para dosen dan mahasiswa relawan mendampingi sengketa sertifikasi hak milik tanah adat di kawasan penyangga Baubau.
Ada kendala pengisian KRS, ujian skripsi, atau administrasi nilai?
Hubungi Layanan Akademik→
Wadah publikasi karya ilmiah orisinal dosen dan mahasiswa dalam ranah pembaruan hukum pidana, agraria, perdata bisnis, dan hukum Islam kepulauan.
Memberikan konsultasi hukum dan pendampingan perkara secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Baubau dan gugusan pulau Buton.
Edukasi kesadaran hukum masyarakat maritim, pencegahan sengketa pertanahan adat, serta sosialisasi UU ITE dan perlindungan saksi/korban.
Program Studi Ilmu Hukum UM Buton menjalin kerja sama resmi dengan instansi peradilan, kejaksaan, kementerian, dan organisasi profesi advokat guna menunjang magang MBKM dan riset terapan.
Kerja sama pelaksanaan program magang peradilan mahasiswa, simulasi moot court, serta studi putusan pengadilan.
Praktik persidangan perkara hukum keluarga Islam, sengketa waris, perwakafan, dan ekonomi syariah.
Program jaksa masuk kampus, pelatihan penyusunan surat dakwaan, dan magang kepaniteraan pidana.
Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sosialisasi HAM, dan pembinaan bantuan hukum.
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan pemagangan calon advokat lulusan UM Buton.
Kuliah umum penanganan tindak pidana siber, penyuluhan pencegahan narkoba, dan riset kriminologi kepolisian.
Dapatkan informasi resmi mengenai jalur masuk, kurikulum 144 SKS, beasiswa KIP Kuliah, serta fasilitas laboratorium peradilan semu Universitas Muhammadiyah Buton.
